DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL
Written by adminerco   

I. Latar Belakang Keterbukaan Informasi di Pasar Modal.

Pasar Modal merupakan salah satu elemen penting dan tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. salah satu ciri ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham gabungan (IHSG), kita bisa mengetahui perusahaan perusahaan yang listing di Bursa Efek. IHSG juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. merosotnya IHSG secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi.[1] salah satu dasar pertimbangan pendirian pasar modal itu sendiri adalah:

(a) mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pengerahan dan penghimpun dana untuk digunakan secara produktif dalam pembiayan nasional: (b) mengupayakan efisiensi dan efektivitas usaha pemerintah di bidang pasar modal, baik kegiataan maupun tujuannya, dengan membentuk suatu badan yang mengendalikan dan melaksanakan pasar modal; (c) untuk berhasilnya pasar modal di Indonesia secara optimal, perlu mendorong perusahaan-perusahaan swasta yang sehat dan baik untuk menjual saham-saham melaui pasar modal dengan memberikan keringanan-keringanan di bidang perpajakan.[2] Sebagaimana pertimbangan pada penjelasan Undang Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. oleh karena dalam aktifitas pasar modal melibatkan dana masyarakat dalam hal ini pemodal, maka diperlukan suatu aturan khusus guna melindungi kepentingan masyarakat pemodal menyangkut informasi atas efek yang diperdagangkan oleh perusahaan terbuka, karena Penentuan harga di Pasar Modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta materiel, suatu informasi mencerminkan suatu harga.[3] Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan informasi atau fakta materiel adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan.[4] Pemberian informasi ini berdasarkan pada prinsip keterbukaan, karena prinsip keterbukaan adalah jiwa dari pasar modal. Informasi yang berdasarkan prinsip keterbukaan akan dapat mengantisipasi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta materiel atau tidak meratanya informasi bagi investor, disebabkan ada informasi yang tidak disampaikan dan bisa juga terjadi informasi yang belum tersedia untuk publik telah disampaikan kepada orang-orang tertentu.[5]

 


II. Prinsip dan Pengertian Pengertian yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu karakteristik khusus yang dikenal dalam bidang pasar modal. Undang Undang nomor 8 tahun 1995 mengamanatkan agar emiten dan atau perusahaan publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha atau efeknya. Dalam perjalanannya emiten dan atau perusahaan publik pasti melakukan bentuk bentuk aksi korporasi (Corporate Action), baik berupa pembagian deviden, penerbitan saham bonus, dan lain sebagainya. Bapepam LK dan Bursa Efek telah mengatur agar dalam menjalankan aksi korporasinya Emiten dan atau Perusahaan Publik tetap memperhatikan prinsip keterbukaan guna mencegah adanya kerugian bagi pemangku kepentingan (stakeholders).[6]

Sebagaimana dijelaskan pada Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal, pada halaman 1036, Pengertian Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap putusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Sedangkan informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pda bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pembeli atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Dan mengenai perusahaan terbuka sebagai mana dijelaskan dalam peraturan Bapepam LK nomor IX.H.1 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka, angka 1 huruf a. Adalah perusahaan publik atau perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham atau efek bersifat ekuitas lainnya.


III. Jenis Jenis Keterbukaan Informasi.

1. Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan ke Publik. Diatur dalam peraturan Bapepam LK No. X.K.1, bahwa setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam LK dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin dengan ketentuan paling lamabat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Selanjutnya informai atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal hal sebagai berikut :

a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;

b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;

c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;

d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;

e. Produk atau penemuan baru yang berarti;

f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;

g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;

h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;

i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;

j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;

k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;

l. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;

m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;

n. Penggantian Wali Amanat;

o. Perubahan tahun fiskal perusahaan

2. Keterbukaan Informasi bagi pemegang saham tertentu, Diatur dalam peraturan Bapepam LK No. X.M.1, yang pada pokoknya mengatur direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut selambat lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi. Dan kewajiban tersebut juga berlaku bagi setiap pihak yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham yang disetor. Selanjutnya kedua laporan sebagaimana disebutkan tersebut sekurang kurangnya meliputi :

a. Nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan;

b. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;

c. Harga pembelian dan penjualan persaham;

d. Tanggal transaksi; dan

e. Tujun transaksi.

Dan ketentuan tersebut harus tersedia diperusahaan dan dapat dilihat umum dan dapat disalin di Bapepam.

3. Keterbukaan Informasi bagi emiten atau perusahan publik yang dimohonkan pernyataan pailit, Diatur dalam peraturan Bapepam LK No. X.K.5, Emiten atau Perusahaan Publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud. Kemudian laporan tersebut memuat antara lain rincian mengenai pinjaman termasuk jumlah pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman dan alasan kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan. Dan kewajiban administratif lainnya.

4. Keterbukaan informasi mengenai biaya penawaran umum diatur dalam surat edaran Bapepam LK No. SE -05/BL/2006, yang megatur tentang informasi biaya yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam rangka penawaran umum wajib diungkapkan dalam bab penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, baik pada prospektus maupun laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum agar diungkapkan rincian masing masing biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum, baik dalam presentase (%) tertentu dan atau nilai angka (denominasi mata uang), yang antara lain meliputi beberapa biaya jasa yaitu, jasa pinjaman, jasa penyelenggaraan, jasa penjualan, jasa profesi penunjang pasar modal, jasa lembaga penunjang pasar modal dan jasa konsultasi keuangan. Dalam hal terjadi perbedaan informasi dalam prospektus maupun prospektus ringkas dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum maka wajib ditambahkan penjelasan penyebab perbedaan informasi tersebut.


IV. Aspek Keterbukaan Informasi.

1. Kewajiban pelaporan secara berkala

A. Dasar hukum Penyampaian Laporan keuangan Berkala diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2. yang isinya mencakup laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan.

Dan mengenai Laporan Keuangan tahunan ditentukan sebagai berikut :

Memenuhi unsur laporan keuangan dan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.

Wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama.

Wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia.

Wajib disertai dengan Opini Akuntan.

- Wajib disampaikan sebanyak 4 eksemplar dengan minimal 1 dalam bentuk asli.

Kemudian mengenai Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, telah ditentukan sebagai berikut :

- Paling lambat akhir bulan ke 3 setelah tanggal laporan keuangan tahunan, dengan ketentuan jika batas akhir penyampaian jatuh pada hari libur maka wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

- Dalam hal Emiten telah menyampaikan Laporan Tahunan sebelum batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, maka tidak diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan.

Selanjutnya Laporan Keuangan Tahunan wajib diumumkan kepada publik melalui 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia dan Bukti pengumuman wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Kemudian mengenai Laporan Keuangan Tengah Tahunan telah ditentukan dengan beberapa kewajiban yaitu wajib disampaikan Memenuhi unsur laporan keuangan dan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku umum, Wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama, Wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia, dan Dapat disertai dengan Opini Akuntan atau Penelaahan Terbatas oleh akuntan.

Kemudian mengenai Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan telah ditentukan sebagai berikut :

Paling lambat akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan.

Paling lambat akhir bulan ke 2 setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas

Paling lambat akhir bulan ke 3 setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan yg memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Hal tersebut dengan ketentuan jika batas akhir penyampaian jatuh pada hari libur maka wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya, dan laporan ini juga wajib diumumkan dalam surat kabar sebagaimana laporan keuangan tahunan.

B. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4 dengan waktu penyampaian secara berkala setiap 3 bulan, dan Penyampaian paling lambat tgl 15 bulan berikutnya. Bentuk dan isi laporan disusun sesuai Formulir X.K.4-1. Kemudian mengenai Perubahan Penggunaan Dana Hasil Emisi, Wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dan Harus mendapat persetujuan Pemegang Saham atau Pemegang Obligasi dan Wali Amanat. Selanjutnya Realisasi penggunaan dana hasil emisi wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam RUPS.

C. Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.6. Laporan Tahunan tersebut wajib disampaikan sebanyak 4 eksamplar dengan minimal 1 dalam bentuk asli dan– Laporan Tahunan dalam bentuk asli wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris untuk kemudian wajib disampaikan sebanyak 6 eksamplar dengan minimal 1 dalam bentuk asli dalam hal penyampaiannya sebelum batas tanggal penyampaian LKT. Waktu penyampaian laporan ini Paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir, atau Pada saat Laporan Tahunan tersedia untuk pemegang saham dalam rangka RUPS (pada saat panggilan RUPS). Mengenai isi dan bentuk laporan telah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

– Wajib disajikan dalam bahasa Indonesia

– Wajib dicetak pada kertas berwarna terang dan berkualitas baik dengan ukuran 21x30 cm

– Wajib memuat rincian atas: ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan.

– Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

D. Tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain diatur dalam Peraturan Nomor X.K.7. Merupakan pengecualian dari Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan X.K.6 mengenai batas waktu penyampaian pelaporan oleh Emiten yaitu dengan mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara dimana saham Emiten dicatatkan dan mengenai Substansi informasi yang disampaikan dalam laporan berkala tetap wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan X.K.6.

E. Tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11.

Kewajiban melakukan pemeringkatan Efek Bersifat Utang oleh Emiten pada saat :

Menerbitkan Efek Bersifat Utang melalui Penawaran Umum

Setiap tahun sampai dengan Efek Bersifat Utang jatuh tempo dan dibayar lunas

Adanya fakta material atau peristiwa penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten memenuhi kewajiban dan/atau mempengaruhi risiko yang dihadapi pemegang Efek Bersifat Utang

Waktu penyampaian ditentukan sebagai berikut :

- Paling lambat 14 hari setelah masa berlaku hasil pemeringkatan terakhir berakhir, Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan Efek kepada Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek, serta mengumumkan dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- Paling lambat akhir hari kerja ke 2 setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan dan pendapat lain terkait pemeringkatan karena adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten atau mempunyai resiko bagi pemegang Efek bersifat hutang, Emiten wajib menyampaikan ke Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkannya dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- Paling lambat 90 hari sebelum Efek Bersifat Utang jatuh tempo, Emiten wajib menyampaikan ke Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkannya dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, hasil pemeringkatan baru, pernyataan dan pendapat atas Efek yang bersifat utanjg yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

- Paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Pemeringkat Efek tentang pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan hasil pemeringkatan dalam hal hasil pemeringkatan atas Efek dicabut, ditarik kembali atau dibatalkan, atau sejak diterimanya hasil pemeringkatan ulang dalam hal dilakukan pemeringkatan ulang atas Efek bersifat utang, Emiten wajib wajib menyampaikan ke Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkannya dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- Seluruh bukti pengumuman melalui surat kabar wajib disampaikan ke Bapepam-LK paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman.

2. Kewajiban Laporan Insidentil.

A. Tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1, dengan waktu penyampaian Akhir hari kerja ke 2 setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau keputusan pemodal. Kemudian informasi atau fakta material yang harus diumumkan adalah :

- Penggabungan usaha,pembelian saham, peleburan atau pembentukan usaha patungan.

- Pemecahan saham atau pembagian dividen saham

- Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya

- Perolehan atau kehilangan kontrak penting

- Produk atau penemuan baru yang berarti

- Perubahan pengendalian atau perubahan manajemen

- Pembelian kembali atau pembayaran Efek besifat utang

- Penjualan tambahan Efek yang material jumlahnya

- Pembelian atau kerugian aktiva yang material

- Perselisihan tenaga kerja

- Tuntutan hukum terhadap perusahaan, direktur dan/ataukomisaris

- Mengajukan penawaran untuk membeli Efek perusahaan lain

- Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan

- Penggantian Wali Amanat

- Perubahan Tahun Fiskal perusahaan

B. Keterbukaan Informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pailit, hal ini diatur dalam peraturan Peraturan nomor X.K.5, dengan waktu pelaporan Sesegera mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke 2 sejak Emiten mengalami kegagalan, mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan, atau mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit. Sementara Kondisi yang mewajibkan keterbukaan informasi adalah kondisi dimana

- Gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan memenuhi kewajiban kepada pihak yang tidak terafiliasi.

- Emiten yang diajukan ke Pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit

C. Keterbukaan informasi tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu Daitur dalam Peraturan Nomor X.M.1. dengan Waktu Pelaporan Paling lambat 10 hari setelah terjadinya transaksi perubahan kepemilikan saham. Kewajiban Pelaporan dilakukan oleh Direksi atau komisaris perusahaan yang memiliki saham perusahaannya, ataupun Setiap pihak yang memiliki paling sedikit 5% atas saham yang disetor perusahaan.Informasi yang wajib disampaikan, meliputi:

Nama,tempat tinggal dan kewarganegaraan

Jumlah saham yang dibeli atau dijual

Harga pembelian dan penjualan per saham

Tanggal transaksi

Tujuan dari transaksi

D. Kewajiban melakukan keterbukaan informasi dalam rangka aksi korporasi diatur dalam berbagai peraturan yaitu :

- Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

- Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

- Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus

- Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

- Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

- Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender

- Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atauEmiten

- Peraturan Nomor IX.H.1 tentang pengambilalihan Perusahaan Terbuka

- Peraturan Nomor IX.I.1 tentag Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

- Peraturan Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi

- Peraturan Nomor XI.B.2 tentang pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.


Erlangga Kurniawan S.H

[1] Iswi Hariyani, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal. Visimedia, Jakarta, 2010, hal 1

[2] PT. Dana Reksa (Persero), Informasi dan Data Pasar Modal, Jakarta, PT. Dana Reksa.1987

[3] Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2001, hal 1

[4] M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 230.

[5] Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2001, hal 30

[6] Alexander Lay Dkk, Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal, Jakarta, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hal 1033